Dinilai Hambat Hak Masyarakat Adat, Delegasi RI di COP 17 Tuai Protes Keras Aktivis

By Admin


Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Rossy You

nusakini.com,  - Delegasi Republik Indonesia mengusulkan penundaan pembentukan lembaga Subsidiary Body on Article 8j pada akhir sidang COP 17 CBD di Armenia. Langkah mengejutkan ini langsung memicu protes keras dari kalangan pemerhati lingkungan karena dianggap mencederai hak partisipasi masyarakat adat.

Insiden diplomatik ini terjadi tepat ketika mayoritas negara peserta dilaporkan telah sepakat untuk mendukung representasi komunitas lokal di tingkat global. Manuver delegasi Indonesia ini dinilai oleh kelompok pemantau independen sebagai sebuah kemunduran serius dalam negosiasi iklim.

Pemimpin Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Syahrul Fitra, menyoroti situasi yang memanas di penghujung acara internasional tersebut. "Saat negara-negara lain akhirnya mendukung keterwakilan Masyarakat Adat dalam subsidiary body, Indonesia justru sempat membuat gaduh penutupan dengan sikapnya," ungkap Syahrul.

Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Rossy You, turut mengecam ironi sikap pemerintah di tengah masifnya pembukaan lahan di Tanah Air. "Negara belum juga mengesahkan RUU Masyarakat Adat, tetapi di saat yang sama merampas tanah dan hutan adat atas nama proyek strategis nasional seperti yang sekarang terjadi di selatan Papua," tegas Rossy.

Ia juga memastikan bahwa perjuangan kelompok akar rumput tidak akan pernah surut meski terus mendapat tekanan regulasi. "Kami akan terus bersuara untuk mempertahankan wilayah adat dan pengetahuan tradisional kami," tambahnya.

Koalisi masyarakat sipil merespons rangkaian peristiwa ini dengan menyusun tujuh desakan terbuka kepada pemerintah pusat. Mereka menuntut pertanggungjawaban posisi delegasi secara transparan dan mendesak penghentian praktik pembatasan ruang gerak masyarakat adat.

Selain melancarkan kritik lisan, para aktivis juga mengadakan aksi damai di kompleks persidangan untuk memperingatkan ancaman krisis ekologis global. Sebuah instalasi seni yang menggambarkan planet bumi sedang kritis dipamerkan tepat di tengah lokasi pertemuan.

Konferensi ini secara umum ditutup dengan hasil yang dinilai belum mampu menjawab masalah pendanaan konservasi secara komprehensif. Upaya mengawal perlindungan lingkungan diprediksi kian berat mengingat banyaknya korporasi yang diduga masih terus menghindar dari tanggung jawab pemulihan alam. (*)